Rencana Pengganti Jakarta Sebagai Ibu Kota Tak Cuma Sekali
 |
| Kota Jakarta saat malam hari | foto google |
Sejauh mana persiapan pemindahan ibu kota ke luar Jawa? Apakah bakal berakhir sebatas wacana seperti sebelumnya?
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menegaskan pemerintah saat ini serius untuk merealisasikan rencana itu.
Apalagi, proses kajian di Bappenas sedang berjalan.
"Ini lebih serius, makanya kajiannya dimulai. Political will-nya dari Pak Presiden juga kuat. Tapi pemindahan ibu kota tidak bisa seperti pindah rumah. Harus dihitung, dikaji secara matang," tuturnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa 11 April 2017, kutipan detik.com
Menurut Bambang, kriteria kota yang cocok untuk menjadi ibu kota harus memiliki kondisi alam yang stabil. Artinya kemungkinan terjadinya bencana alam paling kecil.
Beban Jakarta sebagai Ibu Kota sudah terlalu berat. Apalagi, geliat pembangunan dan permukiman penduduk yang terus berjalan membuat Jakarta semakin padat.
"Jakarta tuh pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis, dan pusat pemerintahan. Melihat kemacetan semakin parah, penurunan muka tanah semakin parah, maka perlu ada upaya untuk memecah konsentrasi pembangunan wilayah ini," tutur Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa 11 April.
Namun, Bambang menegaskan, fokus pemindahan ibu kota adalah pusat pemerintahan, sedangkan pusat perekonomian tetap di Jakarta.
Lantas, apa saja kriteria kota yang cocok menjadi ibu kota baru nanti?
Apalagi, proses kajian di Bappenas sedang berjalan.
"Ini lebih serius, makanya kajiannya dimulai. Political will-nya dari Pak Presiden juga kuat. Tapi pemindahan ibu kota tidak bisa seperti pindah rumah. Harus dihitung, dikaji secara matang," tuturnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa 11 April 2017, kutipan detik.com
Menurut Bambang, kriteria kota yang cocok untuk menjadi ibu kota harus memiliki kondisi alam yang stabil. Artinya kemungkinan terjadinya bencana alam paling kecil.
Beban Jakarta sebagai Ibu Kota sudah terlalu berat. Apalagi, geliat pembangunan dan permukiman penduduk yang terus berjalan membuat Jakarta semakin padat.
"Jakarta tuh pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis, dan pusat pemerintahan. Melihat kemacetan semakin parah, penurunan muka tanah semakin parah, maka perlu ada upaya untuk memecah konsentrasi pembangunan wilayah ini," tutur Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa 11 April.
Namun, Bambang menegaskan, fokus pemindahan ibu kota adalah pusat pemerintahan, sedangkan pusat perekonomian tetap di Jakarta.
Lantas, apa saja kriteria kota yang cocok menjadi ibu kota baru nanti?
Pertama, harus memiliki kondisi alam yang stabil. Artinya, potensi terjadinya bencana alam sangat kecil.
"Dari segi alam mendukung, artinya kemungkinan bencana alam kecil. Meskipun tidak bisa melawan kehendak yang kuasa," tutur Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta.
Kedua, lanjut Bambang, kota yang bakal dipilih untuk menjadi pengganti Jakarta harus terdapat ketersediaan tanah milik negara yang besar. Ketersediaan tanah itu harus cukup untuk membangun seluruh fasilitas kementerian dan lembaga.
"Harus ada ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear, agar tidak ada pembebasan tanah lagi. Kalau bangun masa iya harus bebaskan lahan dulu, kan sangat costly," imbuhnya.
Bambang juga menegaskan, kota yang akan dipilih akan berlokasi di luar pulau Jawa. Hal itu agar bisa memicu bergeraknya perekonomian di kota yang baru dan wilayah sekitarnya
"Pusat pemerintahan baru ini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di seputar wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota yang baru. Karena mau tidak mau pusat pemerintahan akan menjadi magnet. Saya belum bilang kotanya, pokoknya di luar pulau Jawa," tegasnya. (Detik.com)
"Dari segi alam mendukung, artinya kemungkinan bencana alam kecil. Meskipun tidak bisa melawan kehendak yang kuasa," tutur Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta.
Kedua, lanjut Bambang, kota yang bakal dipilih untuk menjadi pengganti Jakarta harus terdapat ketersediaan tanah milik negara yang besar. Ketersediaan tanah itu harus cukup untuk membangun seluruh fasilitas kementerian dan lembaga.
"Harus ada ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear, agar tidak ada pembebasan tanah lagi. Kalau bangun masa iya harus bebaskan lahan dulu, kan sangat costly," imbuhnya.
Bambang juga menegaskan, kota yang akan dipilih akan berlokasi di luar pulau Jawa. Hal itu agar bisa memicu bergeraknya perekonomian di kota yang baru dan wilayah sekitarnya
"Pusat pemerintahan baru ini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di seputar wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota yang baru. Karena mau tidak mau pusat pemerintahan akan menjadi magnet. Saya belum bilang kotanya, pokoknya di luar pulau Jawa," tegasnya. (Detik.com)
