Simeulue Resmi Dirikan Perguruan Tinggi Milik Daerah

Ilustrasi | Foto Admin

Pemerintah Kabupaten Simeulue resmi mendirikan perguruan tinggi milik daerah, dan sejak tahun 2017 ini mulai menerima mahasiswa baru. Perguruan tinggi berbadan hukum yayasan tersebut yakni Akademi Manajemen Bisnis dan Administrasi (AMBA) Simeulue.

Pendirian perguruan tinggi milik daerah ini guna menampung lulusan SMA sederajat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi yang ada diluar daerah. Keputusan ini diambil setelah upaya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Aceh sejak lima tahun lalu tidak terealisasi.

Sebelumnya, Pemkab Simeulue juga telah menandatangani kerjasama pendirian lokal perguruan tinggi permanen di Simeulue dengan salah satu perguruan tinggi di Aceh, namun MoU tersebut hingga kini tidak terealisasi.

"Karena tidak ada kejelasan dan upaya kita buntu semua, maka kita putuskan untuk mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi sendiri, yakni Akademi Manajemen Bisnis dan Administrasi (AMBA) Simeulue," kata Wabup Hasrul Edyar S.Sos. M.AP kutipan Habadaily.com - 29 April lalu.

Meskipun perguruan tinggi ini baru resmi dibuka, namun sebanyak 60 lulusan SMA sederajat di sana sudah mendaftar kuliah di kampus yang berlokasi di kawasan Desa Silengas, Kecamatan Teupah Barat. Tahap awal, perguruan tinggi ini baru membuka dua jurusan yaitu manejemen dan bisnis.

Wakil Bupati menambahkan, kampus untuk belajar diakuinya masih mengandalkan gedung darurat dan prasarana belum memadai. Tenaga dosen juga masih bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, dibantu sejumlah dosen lokal lulusan S2 Ekonomi.

"Meskipun sarana prasarananya masih belum memadai, namun kita sangat optimis karena baru perdana dibuka sudah mendaftar 60 orang mahasiswanya, dan sudah pasti pelan-pelan perguruan tinggi pertama dalam sejarah dunia pendidikan di Kabupaten Simeulue, akan kita benahi," imbuh Hasrul Edyar.

Sebelumnya sebut Hasrul Edyar, untuk menghadirkan kelas perguruan tinggi secara permanen telah final, namun pihak Dikti RI mengharuskan kepada daerah untuk menyediakan dan dibebankan dana sebanyak Rp 15 miliar, serta persyaratan lain harus ada dukungan dari sejumlah daerah lain.

"Siapa yang tidak kecewa, sudah ada MOU dan sudah final, ternyata juga tidak berhasil karena terganjal aturan yang diterapkan Dikti Pusat yang tidak memprioritaskan dengan kondisi daerah. Saya dukung upaya Pemerintah Simeulue yang langsung mendirikan perguruan tinggi sendiri," timpal Agus seorang warga Sinabang. (Habadaily.com).